Banner_BKP2D_2017.jpg Selamat_Hari_Raya1440h.jpg




Sekilas Info

 
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1440 H / 2019 M
MINAL AIDIN WAL FAIDZIN,
MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN 
 

Kalender

Korelasi Peraturan Disiplin dan Pemberian Penghargaan Terhadap Kinerja Pegawai
Selasa, 29 Maret 2016-16:25:04WIB
Kategori: Motivasi & Inspirasi - Dibaca: 1125 kali

Ada plesetan yang acapkali muncul di dalam masyarakat terkait dengan peraturan. Mereka selalu mengatakan bahwa “peraturan itu untuk dilanggar”. Sungguh hal ini suatu yang miris sekali bagi orang-orang yang berpendidikan, tak jarang orang-orang yang termasuk kategori terdidik menyebutkan hal ini ketika menghadapi suatu peraturan.

Dunia tanpa aturan akan berakhir dengan keadaan yang sangat mengerikan. Dapat anda bayangkan jika tidak ada aturan, hukum rimba akan mewabah kemana-mana. Muncul prinsip yang kuat yang berkuasa. Jika itu terjadi, kembalilah kita ke zaman jahiliyah yakni dimana semua terjadi dan ditetapkan sekehendak hati. Pemerintahan yang dibuat sekehendak hati, dengan pekerja yang berbuat curang didalam menjalankan tugasnya akan menciptakan keadaan yang kacau luar biasa.

 

Peraturan diciptakan dengan sebaik-baiknya dengan belajar dari pengalaman-pengalaman serta sejarah di masa yang lalu. Sudah tentu setiap peraturan memiliki dasar apa, kenapa, dan untuk apa peraturan itu dibuat. Seperti yang kita ketahui bersama peraturan adalah sebuah tata tertib yang harus di patuhi. Dan jika  peraturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar. Jika semua orang telah melaksanakan peraturan dengan baik, siapapun pasti akan merasa nyaman dengan lingkungannya tersebut.

 

Tentang Peraturan Disiplin

 

Pegawai merupakan aset utama suatu instansi yang menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas suatu instansi. Pegawai mempunyai pikiran, dorongan perasaan, keinginan, kebutuhan status, latar belakang pendidikan, usia dan jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam instansi.  Dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya, pegawai dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

 

Pemerintah didalam menjalankan tata kelola pemerintahan telah menyusun dasar berupa peraturan-peraturan yang telah dibuat untuk dapat dilaksanakan atau dipatuhi oleh seluruh Aparatur Sipil Negara. Peraturan-peraturan tersebut dibuat agar didalam menjalankan roda pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik dan terarah.

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang. (sumber : Wikipedia)

 

Seperti yang disampaikan sebelumnya, Peraturan Pemerintah dibuat sesuai dengan peruntukannya untuk dapat diaplikasikan dengan baik. Banyak sekali peraturan yang dibuat pemerintah yang diperuntukkan kepada Aparatur Sipil Negara, agar dapat menjalankan pekerjaannya sesuai dengan norma-norma kepatutannya. Dan yang menjadi sorotan penulis kali ini adalah tentang Peraturan Pemerintah terkait dengan kedisiplinan pegawai, apakah dengan adanya peraturan ini kinerja pegawai dapat menjadikannya lebih baik atau tidak.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan disiplin pegawai melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di dalamnya dijelaskan pada Pasal 1 bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

 

Didalam peraturan tersebut sudah jelas bahwa jika Pegawai Negeri Sipil tidak mentaati peraturan yang telah ditetapkan, maka akan diberikan sanksi. Didalam Peraturan tersebut tertulis kewajiban - kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pegawai, termasuk juga berbagai larangan yang telah ditetapkan Pemerintah agar tidak dilanggar oleh ketentuan yang telah ditetapkan tersebut. Jika peraturan tersebut ditaati, dijelaskanlah bahwa PNS yang melanggar akan dijatuhi hukuman disiplin dengan tiga tingkatan, yakni ringan, sedang, hingga hukuman disiplin berat. Jenis hukuman disiplin pun bertingkat sesuai peruntukannya. Jika kategorinya ringan, dimulai dari melakukan teguran lisan, lalu teguran tertulis, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis. Pada hukuman disiplin sedang, dapat dilakukan hukuman dimulai dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun,  penundaan kenaikan pangkat selama 1, bahkan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sedangkan jenis hukuman disiplin berat dapat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan jika ia memegan jabatan, bahkan jika dianggap sangat berat, dapat dilakukan pemberhentian

 

Dari peraturan yang cukup ketat tersebut, dapat kita lihat bahwa Pemerintah tidak main-main didalam menjalankan pemerintahan dengan baik. Pemerintah tidak serta merta langsung memberhentikan seorang pegawai dalam pekerjaannya sebagai aparatur pemerintah, akan tetapi dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkatan pelanggarannya. Berdasarkan pengamatan penulis selama ini, dengan adanya ditegakkannya Peraturan disiplin ini cukup memberi dampak yang signifikan terkait dengan peningkatan kinerja pegawai. Melalui pengamatan selama ini, dengan teguran ringan saja kebanyakan Pegawai dapat segera mengkoreksi dirinya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Karena jika mendekati sanksi tingkat sedang dianggap sudah sangat memberatkan bagi mereka.

 

Penegakan Disiplin Pegawai di Kabupaten Pelalawan

 

Didalam meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah mengeluarkan Peraturan Bupati Pelalawan nomor 65 tahun 2015 tentang penegakan kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan. Peraturan Bupati ini dikeluarkan dengan tujuan memperkecil tindak pelanggaran / indisipliner oleh PNS tersebut.

Dikeluarkannya Peraturan Bupati ini merupakan terobosan yang cukup mempengaruhi kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Didalamnya lebih dipertegas lagi untuk sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah secara mendetail. Pelanggaran yang dianggap ringan selama ini, bukan hanya teguran saja yang diberikan, tapi lebih spesifik terhadap pemotongan tunjangan tambahan penghasilan Pegawai tersebut.

 

Penulis melihat hal ini merupakan hal yang cukup berpengaruh besar terhapat peningkatan disiplin pegawai tersebut. Dengan meningkatnya kedisiplinan pegawai tersebut, kinerja mereka pun semakin meningkat. Mengapa demikian? Kita lihat saja, bahwa seorang pegawai harus disiplin kerja masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Jika sebagian kecil kewajiban yang penulis sebut tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, kinerja pegawai tersebut tentunya meningkat, dan pelayanan pemerintah lebih maksimal

 

Bukan hanya memberlakukan Peraturan Bupati tersebut yang mendetail terhadap sanksi yang diberikan atas pelanggaran disiplin, terobosan lain yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan adalah dengan mengadakan penilaian dan pemberian penghargaan terhadap Pegawai Berprestasi. Jadi dapat Pemkab Pelalawan telah menerapkan hal yang sering dilakukan oleh Perusahaan Swasta pada umumnya.

 

Kebanyakan perusahaan swasta didalam meningkatkan kinerja dan kualitas perusahaannya, bagi pegawai yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi (punishment), dan bagi pegawai yang dianggap berprestasi pada jangka waktu tertentu akan diberikan penghargaan (reward). Tak jarang pemberian reward dilakukan di saat-saat yang tidak terduga.

 

Pemberian reward oleh pihak perusahaan cukup berpengaruh bagi pegawai lainnya. Mereka pun termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka agar meraih reward layaknya rekan mereka sebelumnya. Hal ini telah menjadi standar pada perusahaan besar dan sukses. Pemberian reward ini telah diteliti oleh para ahli dapat meningkatkan kualitas pegawai di suatu unit organisasi yang ingin maju dan terus berkembang. Tentunya sang pegawai harus bersaing sehat didalam bekerja, dan berusaha seminimal mungkin melakukan kesalahan yang berakibat diberikan sanksi.

 

Memberlakukan peraturan disiplin serta pemberian penghargaan ternyata berpengaruh besar terhadap peningkatan kinerja pegawai di suatu instansi. Hal ini lumrah dan sah-sah saja jika dilakukan dengan benar dan berkesinambungan. Meskipun pemberian penghargaan maka suatu instansi harus melakukan pengeluaran, jika berefek besar terhadap meningkatnya kinerja pegawai dan instansi, bukankah ini jauh lebih baik? Semoga bagi intansi yang telah menerapkan hal ini dapat menjadi contoh instansi yang berkualitas baik kini maupun di masa depan.

 


Artikel Terkait

0 Komentar :


Tulis Komentar :
Nama
Email
Komentar
(Masukkan 6 kode diatas)